Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo
ENERGITRANSFORMASI, JAKARTA - BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menggelar Rapat Kelas literasi bangga kencana, Stunting dan data P3KE (Percepatan Penurunan Stunting, dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
Kegiatan ini digelar secara daring selama empat hari Selasa (11/04/2023) hingga Jumat (14/04/2023).
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa, data hasil pendataan keluarga tahun 2021 (PK-21) dan telah dimutakhirkan melalui Pemutakhiran PK-21 tahun 2022, dimanfaatkan sebagai basis kebijakan dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), percepatan penurunan stunting, serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dan program pembangunan lainnya.
Pemutakhiran data keluarga memiliki tiga tujuan, pertama meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga by name by address hasil pendataan keluarga 2021.
Kedua, menyediakan data operasional di lini lapangan serta data perhitungan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
Ketiga, kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
“Kami berkoordinasi bersama Kemenko PMK dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres, Kementerian Dalam Negeri dan BPS, telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga 10,” katanya di sela-sela kegiatan.
Hasto Wardoyo menjelaskan, pemanfaatan data P3KE saat ini dapat di triangulasi dengan data lainnya dan digunakan untuk proses mapping intervensi yang diperlukan maupun menentukan target by name by address yang harus diintervensi.
Data P3KE telah diakses lebih dari 17 Kementerian/Lembaga dan juga telah diakses oleh 33 provinsi, 441 Kab/kota dan digunakan oleh 74.935 desa.
“Kami menegaskan tidak cukup hanya memiliki data yang baik (valid), menguasai dan memahami penggunaan data merupakan kunci untuk kebijakan yang tepat dan akurat,” ungkap Hasto Wardoyo.
Sementara itu, Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Budiono Subambang turut menyampaikan terkait pemanfaatan data pendataan keluarga dan P3KE untuk intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah daerah, dan Kemendagri turut mendukung Literasi Data sebagai upaya percepatan P3KE.
Budiono juga menambahkan beberapa hal diantaranya: pemanfatan data dari pendataan keluarga dan P3KE diharapkan dapat memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial; Meningkatkan koordinasi Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah.
TKPK diminta melakukan pendataan program/kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan yang tersebar di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta alokasi anggarannya dan jumlah sasaran penerima manfaat, dan melakukan analisis apakah masih diperlukan tambahan anggaran atau tidak.
Penggunaan Anggaran yang bersumber dari pusat-provinsi-kabupaten/kota-eksternal bersifat keroyokan terhadap Data P3KE; dan memastikan data P3KE yang sudah diterima dibagikan kepada OPD terkait dengan pemerintah desa dan swasta.
“Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) menjadi nol persen pada tahun 2024 dan memastikan program/kegiatan PPKE tertuang dalam RKPD dan APBD TA 2023 sampai 2024 dan Menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) sebagai data pensasaran intervensi program/kegiatan TA 2023 dan 2024 yang bersumber dari APBD, APBDES, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat” tegas Budiono.
