Ilustrasi Panas Bumi/Simon Pixabay
ENERGITRANSFORMASI, JAKARTA – Dalam proses transisi energy dari energy fosil ke energy hijau, beragam potensi energy alam yang dimiliki Indonesia, menjadi salah satu kekayaan yang perlu dioptimalkan, salah satunya energy panas bumi.
Potensi panas bumi di Indonesia dinilai harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh stakeholder terkait. Guna mencapai hal tersebut, dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalisasi potensi yang ada.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi, potensi panas bumi di Indonesia masih sangat terbuka. Namun, dibutuhkan dukungan pemerintah terhadap para pengembang panas bumi di Indonesia untuk mengakselerasi pembangkit dan industri panas bumi.
"Tantangan utama yang dihadapi oleh para pengembang panas bumi di Indonesia terkait price affordability dan skema tarif," ujar Prijandaru dalam diskusi virtual, dilansir dari wartaekonomi.
Prijandaru mengatakan, PT PLN selaku single buyer dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) harus menyalurkan listrik ke konsumen akhir dengan harga yang terjangkau.
Menurutnya, keadaan tersebut cukup menyulitkan pihak pengembang karena tingginya investasi dan risiko yang harus ditanggung.
"Sehingga upaya untuk mendorong pengembangan energi panas bumi di Indonesia memerlukan kehadiran pemerintah untuk memberikan kepastian pembelian (PJBL) dan tata waktu yang jelas agar dapat memunculkan certainty dan kepercayaan bagi para pengembang atau investor," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi panas bumi Indonesia berada pada peringkat kedua terbesar di dunia yakni sebesar 23.356,9 MW.
Sehingga, tidak heran jika pengembangan PLTP menjadi primadona untuk dapat mencapai target bauran energi terbarukan dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Namun, pemanfaatan potensi panas bumi sampai saat ini masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kapasitas PLTP terpasang hanya 2.365,43 MW.
