Untuk Program Energi dan Transisi Energi Hijau Sri Mulyani Peroleh Pinjaman Rp4,96 Triliun

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. (Dok: Kemenkeu)

ENERGITRANSFORMASI, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya menggenjot program energy berkelanjutan, yang mengarah kepada program transisi energy hijau, atau alih energy dari energy fosil ke energy baru terbarukan. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan permodalan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana demi mencapai target yang diinginkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah republic Indonesia memperoleh pinjaman promosi senilai 300 juta euro atau setara dengan Rp4,96 triliun (kurs Rp16.543 per euro) untuk program energi berkelanjutan dan transisi energi hijau.

Pinjaman tersebut diberikan oleh Kreditanstalt fur Weiderbaufbau atau KfW, yang mengatasnamakan Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman.

Penandatanganan kerja sama pembiayaan itu berlangsung pada Jumat 16 Desember 2022 yang diperuntukan bagi program Sustainable and Inclusive Energy Program (SIEP), sebagai tindak lanjut atas agenda kemitraan transisi energi dari Indonesia.

Agenda itu diumumkan saat rangkaian pertemuan KTT G20 Bali pada November 2022. Anggota Dewan Eksekutif KfW Group Christiane Laibach menjelaskan bahwa dukungan pembiayaan dari pihaknya akan memberi dukungan jangka panjang percepatan transisi energi di Indonesia.

"Paket pembiayaan itu juga mencakup reformasi untuk mempromosikan energi terbarukan, seperti mekanisme harga yang lebih baik untuk feed-in tariff, peraturan untuk pembangkit listrik tenaga surya atap, atau standar efisiensi energi yang lebih ambisius," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu 18 Desember 2022.  

Laibach juga menyebut bahwa pembiayaan itu mengarah pada peningkatan kapasitas kinerja PT PLN (Persero), antara lain melalui pendapatan yang lebih berkelanjutan. Reformasi dan mekanisme insentif akan memberikan kontribusi yang secara signifikan bagi pembangkit listrik dari tenaga air, tenaga surya dan angin, serta tenaga panas bumi.

"Perluasan energi terbarukan akan terlaksana pada saat tercipta kondisi ideal di Indonesia. Karena lokasi geografisnya, radiasi matahari yang tinggi, garis pantai yang panjang, dan aktivitas panas bumi, negara kepulauan ini memenuhi prasyarat ideal untuk perluasan energi terbarukan," ujar Laibach. 

Laiback berujar, pemerintah Indonesia mendorong promosi partisipasi sektor swasta yang lebih besar, khususnya dalam perluasan sumber energi terbarukan. Bukan tanpa sebab, ungkapannya didasari dari  penyempurnaan pedoman distribusi tenaga listrik oleh perusahaan swasta, penyeragaman model perjanjian hubungan kerja jual beli listrik, dan peninjauan kembali sistem tarif tenaga listrik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Selain Pemerintah Federal Jerman, Asian Development Bank (ADB) sebagai pemberi pinjaman utama senilai US$515 juta dan pemerintah Korea senilai US$60 juta juga mendukung SIEP III dari sisi finansial dan program. Kontribusi yang disediakan melalui KfW untuk SIEP I senilai US$200 juta pada 2015 dan 200 juta euro untuk SIEP II pada 2017.