Ilustrasi pembelian elpiji 3 kilogram dengan menyertakan KTP/akuratnews.id
ENERGITRANSFORMASI, JAKARTA – Skema kebijakan terkait distribusi energy, dalam hal ini dalam rangka pengadaan energy di masyarakat melalui gas elpiji 3 Kg, dipastikan pada tahun 2023 yang tinggal hitungan hari akan menggunakan skema baru. Masyarakat yang ingin membeli gas elpiji diharuskan menggunakan KTP.
Terkait dengan uji coba di lima kecamatan, hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, yang mengatakan pemerintah bakal melakukan uji coba pembelian elpiji 3 kg menggunakan aplikasi MyPertamina secara penuh di tahun depan.
Uji coba pembelian dengan MyPertamina di tahun 2022, sudah dilakukan secara terbatas di lima kecamatan yang tersebar di Tangerang, Batam, Semarang, dan Mataram. Yang mana, sejak Maret 2022 melibatkan 96 pangkalan dan 18.307 keluarga penerima manfaat (KPM), uji coba dilakukan.
Dilansir dari laman Kpompas.com, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menyinkronkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan data pembeli elpiji 3 kg.
Selanjutnya, data tersebut akan diinput dalam laman Subsidi Tepat MyPertamina. Lantas, bagaimana cara membeli elpiji 3 kg saat uji coba nanti?
Saat membeli BBM subsidi, masyarakat perlu mendaftarkan diri pada laman Subsidi Tepat untuk mendapatkan QR code. QR code dalam bentuk digital maupun cetak ini selanjutnya ditunjukkan kepada petugas SPBU sebagai syarat membeli BBM subsidi.
"Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun QR code," tutur Irto.
Irto menambahkan, masyarakat yang sudah masuk dalam database P3KE dapat langsung melakukan pembelian dengan menunjukkan KTP. Sementara bagi masyarakat yang datanya belum masuk, maka pihaknya akan melakukan pembaruan data, baru kemudian dapat membeli seperti biasa dengan KTP.
Merupakan Kebutuhan Pokok
Sementara itu, menaggapi rencana skema kebijakan pembelian elpiji 3 kilogram, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono menilai, elpiji ini merupakan kebutuhan pokok setiap lapisan masyarakat. Terlebih, tabung elpiji 3 kilogram diperuntukan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro.
Dia menilai, data P3KE hanya menyasar konsumen yang masuk dalam golongan masyarakat miskin dan rentan miskin. Maka itu, ia meminta pemerintah, khususnya Pertamina, memikirkan pula konsumen elpiji tiga kilogram yang berasal dari UMKM. "Jangan sampai pembatasan ini membuat banyak usaha mikro gulung tikar," kata Sartono, Jumat (23/12), dilansir dari republika.
Ia turut meminta semua pihak dapat memahami peningkatan volume konsumsi elpiji tiga kilogram disebabkan dua faktor utama. Mulai perluasan wilayah program konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram dan pertumbuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, disparitas harga yang jauh antara elpiji subsidi dan nonsubsidi, juga membuat banyak pelanggan tabung 5 atau 12 kg bermigrasi ke elpiji melon.
Walaupun terkesan dipenuhi banyak aturan, Sartono berharap, penerapan aplikasi tersebut dibarengi dengan keakuratan data. Sebab, selain pendataan melalui KTP, Pertamina sendiri akan pula melakukan pendataan melalui aplikasi MyPertamina.
"Ini harus diantisipasi untuk masyarakat membutuhkan. Sebab, bisa diakses melalui hp Android, tidak semua masyarakat di pelosok memilikinya. Karena, sumber utama tidak tepatnya sasaran subsidi itu adalah data," ujar Sartono.
Sartono meminta implementasi kebijakan dipikirkan secara hati-hati. Jangan ada pemakaian aplikasi atau sistem baru yang membuat rumit. Sosialisasi harus menyeluruh agar semua lapisan masyarakat betul-betul merasa terbantu.
